Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Bappenas baru saja berkolaborasi dengan Baznas dan Unicef Indonesia untuk mengadakan kegiatan “Lokakarya Pendayagunaan untuk Ziswaf Mendukung SDGs Air Minum dan Sanitasi” di Hotel Arya Duta, 26-27 Februari 2019.

Pada sesi diskusi, Nana mengatakan, berdasarkan data Baznas, setiap tahunnya dana zakat yang terkumpul mengalami peningkatan, berkisar antara  25-30%  pertahun.

Menurutnya, tujuan dari zakat ialah mencapai kehidupan yang baik, bukan hanya untuk individual, melainkan juga untuk kelompok masyarakat, terutama bagi mereka yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).“Dengan tujuan itu, maka zakat bisa disalurkan untuk pembangunan sektor air minum dan sanitasi, karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Nana menambahkan, ada keterkaitan antara zakat dan SDGs air minum dan sanitasi yaitu memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan penelitian dari Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS), Universitas Indonesia yang didukung oleh Unicef mengenai “Studi Empiris Pendayagunaan Ziswaf Sebagai Alternatif Pembiayaan Air Bersih dan Sanitasi di Indonesia” menunjukkan, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 271 triliun pertahun (IDB, 2012).

Pendayagunaan dana zakat untuk air minum dan sanitasi sudah dilakukan oleh Baznas dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) di beberapa daerah. Diantaranya oleh Baznas Provinsi NTB, Baznas Kabupaten Barru, Sulawei Selatan, Baznas Kabupaten Boyolali, dan Program Rumah Sehat Baznas (RSB) di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dan di Ciampea, Jawa Barat.

Menurut, Rahmatina Awaliah Kasri, Kepala Peneliti PEBS, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UI,

besaran penyaluran dana zakat untuk air minum dan sanitasi di setiap daerah berbeda-beda dengan kisaran 1-3 juta per kepala keluarga.

Perbedaan itu ditentukan dari harga material di setiap daerah. Pasalnya, dalam menyalurkan dana, Baznas tidak memberikan uang secara langsung, melainkan menyediakan material bangunan dari daerah setempat, dengan pembangunan sarana dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat.

“Pendayagunaan dana ziswaf untuk pembiayaan air bersih dan sanitasi tidak menyalahi aturan karena yang menerima dana tersebut adalah para mustahik zakat alias penerima wajib zakat, terutama kelompok fakir dan miskin,” jelas Rahma.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 pemerintah juga menargetkan sebanyak 100% (termasuk 15% aman) rumah tangga memiliki akses air minum layak dan 90% (termasuk 15% aman) rumah tangga memiliki akses sanitasi layak.

“Pendayagunaan dana ziswaf ini merupakan inovasi efektif. Apalagi, berdasarkan perhitungan kami butuh dana yang cukup besar untuk pembangunan di kedua sektor tersebut yang tidak mungkin dicukupi oleh pemerintah seluruhnya,” jelas Laisa Wahanudin, Kasubdit Sanitasi, Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Bappenas.

Sementara itu, dalam sambutannya, Perwakilan UNICEF Indonesia, Deborah Comini mengatakan, Unicef sangat mengapresiasi adanya kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan lembaga keagamaan seperti BAZNAS dan MUI.

Dalam sambutannya menyebutkan, ziswaf memiliki potensi mencapai Rp 421 triliun atau 3,4 persen dari total Pendapatan Domestik Brurto (PDB) Indonesia yang artinya sangat mungkin dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, termasuk dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi sebagai salah satu kunci pencegahan stunting yang saat ini menjadi prioritas pemerintah.