“Bahwa sesungguhnya…akses air minum dan sanitasi itu…ialah hak segala warga Jawa Tengah… dan oleh sebab itu… maka ngangsu jerigenan dan BABS di Jawa Tengah…harus dihapuskan…karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Potongan alenia awal pembukaan Konstitusi/ UUD 1945 yang dimodifikasi ini menyiratkan kesungguhan pemerintah dan masyarakat Jawa Tengah untuk berbenah dan mengejar target pencapaian air minum yang aman dan sanitasi berkelanjutan.

Hingga 2018 ini, capaian akses layanan air minum perkotaan dan pedesaan berada di kisaran 80,98% an 72,80%.  Capaian ini masih harus dipacu untuk mencapai 100% akses universalnya. Sementara akses layanan sanitasi air limbah domestik masih di kisaran 80%. Kemajuan capaian ODF di propinsi ini mulai bergerak baik, dimana 7 dari 35 kabupaten/kota telah mencapai ODF, yang didalamnya 3.455 desa/ kelurahan telah dinyatakan sebagai ODF.

Pemerintah propinsi Jawa Tengah masih mengalami  permasalahan kemiskinan dan akses rendahnya air minum dan sanitasi lingkungan di banyak kabupaten/kota. Belum optimalnya akses pelayanan air bersih karena keterbatasan kuantitas air baku mengingat sebaran dan kondisi geografis yang ada. Keterbatasan jaringan perpipaan untuk air bersih dan pembagian peran dan wilayah kerja antara PDAM dan non PDAM masih perlu dijembatani. Di tingkat masyarakat juga masih minimumnya pemahaman pemanfaatan air bersama baik untuk pertanian maupun air minum.

Di bidang sanitasi, akses layanannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan minimnya tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat. Infrastruktur pendukung pengelolaan air limbah domestik seperti IPAL komunal/IPLT skala kawasan dan perkotaan dirasakan masih terbatas. Di sisi lain, penanganan sampah masih dibatasi oleh jumlah dan kapasitas sapras yang ada dan SDM pengelolanya serta kesulitan pembangunan TPA regional karena pemenuhan syarat lokasi yaitu 1.000 meter dari pemukiman.

Kendala diatas tidak menyurutkan semangat pemerintah propinsi maupun kabupaten kota serta semua pemangku serta masyarakat di Jawa Tengah. Pemprov menetapkan kinerja pembangunan AMPL pada rancangan awal RPJMD 2018-2023 yang mengarah pada akses layanan menyeluruh AMPL yang mencakup akses aman layanan air minum perkotaan (94,15%) dan pedesaan (83,30), dan akses layanan air limbah domestik (91,50).

Berbagai strategi pembangunan terkait AMPL dikembangkan. Tercakup didalam strategi-strategi itu adalah advokasi pada pengambil kebijakan, promosi perubahan perilaku, sinkronisasi dokumen perencanaan, pembangunan infrastruktur, pembiayaan alternatif dan akselerasi pada wilayah terfokus.

Boleh dikatakan bahwa penanganan sanitasi di Jawa Tengah pada 2019 sedang memasuki masa penting. Karenanya, berbagai usulan pembangunan infrastruktur seperti TPA Kendal dan TPA Wonogiri harus diprioritaskan dan mendapat dukungan pemerintah pusat. Hal ini mengingat lokasi akses yang rendah dan tersebar dalam tipologi geografis yang berbukit dan bergunung, sehingga Jawa Tengah perlu dibebaskan dari kondisi darurat sampah. Kegiatan PAMSIMAS diharapkan berkelanjutan. SANIMAS/IPAL komunal perlu melibatkan sebanyak mungkin masyarakat sehingga penanganan limbah dapat teratasi.