Kawasan perkotaan biasanya menghadapi masalah klasik yaitu padatnya permukiman yang kumuh karena kurangnya lahan dan tingginya kebutuhan penduduk akan tempat tinggal yang terjangkau secara ekonomi. Dalam arahan RPJPN untuk RPJM ke-4, Pemerintah RI berkomitmen mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Komitmen ini membutuhkan langkah-langkah serius bukan hanya dari pihak pemerintah melainkan berbagai kalangan terkait termasuk masyarakat.

Dalam Lokalatih Sinergi Penyusunan RPJMN 2020-2024 bidang PKP di Bogor pada 26 November lalu, Direktur Perkotrumkim Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti mengungkapkan bahwa  permukiman kumuh disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat mengakses rumah layak.

“Masyarakat berusaha mencari hunian yang semurah-murahnya, asalkan dekat dengan tempat kerja mereka meskipun kondisi rumah dan permukimannya tidak layak,” jelasnya.

Hadir dalam Lokalatih Sinergi Penyusunan PRJMN 2020-2024 bidang PKP di Bogor pada November lalu ini,  Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ibu Ir. Diah Indrajati M.Si yang membuka lokalatih tersebut dan Deputi Bidang Pengembangan Regional Ir Rudy Soeprihadi Prawiradinata, MCRP, Ph.D yang menyampaikan kata sambutan.

Selain itu  empat narasumber dari kementerian terkait turut berpartisipasi, diantaranya Direktur SUPD II Kemendagri Ibu Ir. Zanariah M.Si, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman KemenPUPR Bapak Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si., dan Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan KemenPUPR Bapak Ir. Dwityo Akoro Soeranto, MURP. Beberapa perwakilan dari Bappeda ikut memberi tanggapan yang dipandu oleh moderator Wiwit Heris Mandari, Sekretaris Umum Jejaring AMPL.

Permukiman kumuh merupakan akumulasi dari terbatasnya kondisi sosial ekonomi, terbatasnya lahan dengan harga terjangkau, kurangnya perumahan, kurangnya fasilitas pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan belum meratanya layanan infrastruktur dasar. Artinya, penanganan masalah ini bersifat multi aspek.

Pengalaman dari RPJP 2015-2019 memperlihatkan angka pencapaian pembangunan yang masih “merangkak”. Dalam hal penyediaan hunian layak baru, target pencapaian masih belum memuaskan. Terbangun sebanyak 587.841 hunian layak baru, dari target 2,2 juta unit.  Sementara baru sekitar 11.565 ha pemukiman kumuh perkotaan yang sudah ditangani, dari target 38.431 ha.

Pemerintah menemui kendala seperti terbatasnya lahan yang terjangkau di daerah perkotaan. Banyak perumahan bersubsidi dibangun jauh dari pusat kota oleh pemerintah. Hal ini akan menambah tinggi pengeluaran untuk transportasi, kesehatan dan asupan pangan untuk mencapai tempat kerja mereka. Fasilitas pembiayaan pun belum sepenuhnya dapat menjangkau kelompok sasaran terutama kalangan MBR dan miskin.

“Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jumlah anggaran dari pusat yang tidak naik signifikan untuk bidang penanganan permukiman perkotaan. Meski demikian, dengan anggaran yang ada, kita mengupayakan semaksimal mungkin sambal menciptakan iklim yang kondusif untuk pelibatan semua stakeholder yaitu pemerintah pusat dan daerah, badan usaha dan masyarakat,” tambah Virgi.

Berbagai tanggapan disampaikan oleh Bappeda. Bappeda Madiun mempertanyakan bagaimana mengadakan lahan di daerah sebab mereka dapat membangun secara fisik tetapi lahan tidak ada. Bappeda Sumut mengharapkan ada fasilitator Pokja dearah dari tingkat nasional seperti Kotaku. Bappeda Jabar mengangkat isu pengadaan tanah dan land banking yang perlu koordinasi dengan pusat.

Untuk RPJMN 2020-2024, pemerintah berupaya meningkatkan proporsi rumah tangga yang menempati hunian layak, aman dan terjangkau. Ini juga mendukung target SDGs yaitu “Kota Tanpa Kumuh di tahun 2030”. Fokus kebijakan di perkotaan mencakup system penyediaan public housing, konsolidasi tanah vertikal, pemanfaatan lahan publik dan masyarakat untuk perumahan MBR, pengembangan Transit Oriented Development (TOD), dan perencanaan dan pengembangan kawasan.