Bencana besar yang baru-baru ini menghantam wilayah Lombok, Palu dan Donggala memaksa ribuan orang untuk tinggal di area pengungsian. Lokasi pengungsian yang padat dan hancurnya sebagian besar permukiman mempersulit akses sanitasi dan air bersih bagi para penyintas. Selain itu, pengamanan sampah juga menjadi masalah. Penyintas merasa pengungsian adalah hal yang sementara, sehingga tidak memperhatikan kebersihan lingkungan dan cenderung membuang sampah sembarangan.

Lokasi pengungsian yang kebersihannya tidak terjaga berpotensi menimbulkan masalah baru karena dapat menjadi sumber penyakit yang merugikan penyintas. Untuk menanggapi kondisi darurat ini, salah satu cara yang dilakukan Pemerintah adalah mengaktifkan kembali WASH Cluster untuk melakukan koordinasi antara Lembaga-lembaga yang bergerak di sektor air dan sanitasi (WASH) dan juga membuat strategi bersama untuk melakukan intervensi WASH di situasi bencana melalui pendekatan STBM.

Saat ini, Kementerian Kesehatan telah memiliki panduan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang tercantum dalam Permenkes No. 3 Tahun 2014. Pendekatan STBM untuk merubah perilaku berbasis pemberdayaan masyarakat telah terbukti efektif diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, perlu diakui bahwa pendekatan STBM yang ada saat ini hanya terbatas untuk kondisi non-emergency, sehingga ada sebuah kebutuhan untuk mengembangkan sebuah modul pemicuan STBM untuk keadaan darurat bencana.

Menyadari kebutuhan tersebut, Yayasan Plan Internasional Indonesia (YPII) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, UNICEF, dan Wahana Visi Indonesia telah mengembangkan sebuah Modul Pemicuan STBM untuk Keadaan Darurat Bencana dan Media KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) berupa poster, kartu permainan, dan lembar balik. Modul serta media KIE tersebut telah diujicobakan di Palu dan Donggala, dan sebagai tindak lanjut dari ujicoba tersebut diselenggarakan Lokakarya Finaliasasi Modul dan Media KIE STBM untuk Kondisi Darurat Bencana. Lokakarya ini diadakan pada tanggal 9 hingga 12 Januari di Hotel Ibis Styles, Bogor. Hadir dalam acara tersebut adalah perwakilan dari Bappenas, BNPB, Kemensos, PMI/IFRC, KemenPUPR, Dinas Kesehatan dari beberapa propinsi dan kota, Poltekkes Palu, Baznaz, Jejaring AMPL, serta mitra-mitra NGO seperti UNICEF, WVI, SNV, SPEAK Indonesia, PKPU, dan SIMAVI.

Pada pembukaan lokakarya ini, dr Imran Agus Nurali, Sp.OK selaku Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan menegaskan, “Meskipun berada dalam kondisi darurat dan situasi sanitasi lingkungan yang minim, kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), pengolahan sampah, kebiasaan BAB di jamban tetap perlu diterapkan.”

Hal ini harus tercermin misalnya pada kondisi pengelolaan makanan di dapur umum yang tetap harus memperhatikan kebersihan. Limbah cair dan padat harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan masalah baru seperti outbreak penyakit.  Ini membutuhkan pengetahuan sanitasi yang cukup diantara masyarakat dan komitmen mitra/ organisasi yang menangani pengungsi untuk memperkenalkan metode STBM dalam kondisi darurat (emergensi) yang dapat membantu penyintas agar tetap sehat karena terbiasa berperilaku bersih dan sehat walau di pengungsian dan bahkan setelah meninggalkan pengungsian.

Selain itu kegiatan STBM yang diawali pemicuan merupakan strategi yang baik untuk mengupayakan perubahan perilaku sekaliguas “menyibukkan” para pengungsi dengan kegiatan positif. Dengan pemicuan, para penyintas dapat beraktivitas, menumpahkan kesedihan dengan gerak tawa, berbagi cerita, tepuk tangan dan sekaligus menambah pengetahuan mereka tentang perilaku hidup sehat.

“Pemicuan ini bisa menjadi kegiatan killing the time yang memberdayakan di tengah godaan untuk melamun dan meratapi keadaan,” tambah dr Imran Agus Nurali.

Dalam kegiatan lokakarya finalisasi dilakukan penyempurnaan atas modul dan media KIE yang akan digunakan dalam kegiatan STBM Kebencanaan. Peserta lokakarya dibagi menjadi dua kelompok untuk memberikan masukan kepada modul dan media KIE. Sebelum masuk ke sesi diskusi, Johny Sumbung selaku Ketua BNPB juga memberikan presentasi pengantar mengenai Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) sebagai masukan untuk modul dan media KIE STBM di Daerah Darurat Bencana. Menarik adalah usulan Johny mengenai WASH Cluster yang bisa di upgrade menjadi satuan tugas untuk meninngkatkan koordinasi dan kualitas kerja.

Berbagai masukan untuk modul dan media KIE STBM telah ditampung dan di plenokan pada hari terakhir lokakarya. Harapannya, modul dan media KIE STBM untuk Kondisi Darurat Bencana akan lebih baik dan lebih mengakomodir keadaan di daerah bencana yang tentu berbeda dengan daerah non-emergency. Banyak masukan konstruktif yang mengatakan bahwa modul dan media KIE yang disusun masih berdasarkan asumsi keadaan non-emergency.

Lokakarya ini juga telah menghasilkan beberapa Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disepakati bersama. Berbagai badan pemerintahan dan institusi yang hadir juga mengungkapkan komitmennya untuk terlibat secara mendalam di berbagai kegiatan lanjutan. Yang pertama adalah penyusunan kurikulum modul, Kemenkes dan berbagai insitusi/NGO lain seperti HAKLI, WVI, Poltekkes Palu, PKPU, dan BNPB sudah berkomitmen akan menyediakan narasumber, sedangkan untuk pencetakan materi modul dan KIE akan di koordinir dengan UNICEF beserta partner lain yang tertarik. Yang kedua adalah diadakannya Training of Trainers (TOT) dan training fasilitator untuk fasilitator pemicuan STBM di daerah bencana. Pada saat lokakarya, ditemukan bahwa ada banyak kebutuhan untuk fasilitator pemicuan STBM di daerah bencana yang tentu memerlukan keahlian yang berbeda dengan pemicuan di daerah non-emergency. Training ini akan diselenggarakan di Palu pada awal Februari 2019. Rencana tindak lanjut yang terakhir adalah evaluasi pasca pelatihan atau EPP, saat ini masih bersifat tentative dan akan didiskusikan secepatnya di kemudian hari.