JAKARTA – Data dari BPS (2017) dan WHO-UNICEF (2017) menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk negara dengan beban buang air besar sembarangan terbesar di dunia. Penghapusan buang air besar sembarangan (BABS) telah tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai target tahun 2019. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target tersebut dan salah satunya adalah melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Penerapan STBM di Indonesia tidak lepas dari tantangan-tantangan seperti potensi slippage, tingginya kebutuhan untuk mencapai akses aman (safely managed), masih hanya pilar 1 yang menjadi fokus, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebuah tinjauan tentang pelaksanaan dan pendekatan STBM telah dilaksanakan untuk menggali potensi, kendala, serta rekomendasi perbaikan ke depan.

Untuk menyampaikan hasil ulasan tinjauan STBM kepada pemangku kepentingan dan mitra terkait, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan UNICEF dan Jejaring AMPL menyelenggarakan Lokakarya Tinjauan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang diselenggarakan pada 24 Januari 2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Turut hadir dalam lokakarya ini perwakilan berbagai kementerian dan lembaga serta organisasi pegiat STBM seperti Kemendes, KemenPUPR, KPPPA, Kemendagri, Bappenas, Mabes TNI-AD, MUI, Universitas Indonesia, HAKLI, SNV, Simavi, ADARO, AKKOPSI, WVI, YPCII, Yayasan Plan Internasional Indonesia dan SPEAK Indonesia.

Dalam lokakarya ini disampaikan hasil peninjauan ulang (review) atas pelaksanaan STBM yang telah dilakukan oleh Wendy Sarasdyani, konsultan Jejaring AMPL dan pembahasan bersama dalam diskusi kelompok terkait upaya peningkatan pencapaian 5 pilar STBM di Indonesia.

Dalam sambutan pembuka lokakarya, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Bapak dr. Imran Agus Nurali, Sp.Ok menekankan pentingnya 5 pilar STBM agar berjalan bersama.

“Bukan hanya stop buang air besar sembarangan, pengamanan sampah dan limbah, pengamanan makanan serta CTPS harus direalisasikan pula. Karenanya diperlukan sinergi dan kemitraan untuk kerja besar ini,” ungkap dr. Imran.

Dijelaskan pula tools yang digunakan oleh Wendy selaku konsultan Jejaring AMPL, yaitu CLTS Rapid Assessment (CRAP) Tools untuk para peserta lokakarya. Penjelasan mengenai tools ini dibawakan oleh Zaenal Muhammad dari UNICEF. CRAP Tools adalah tools yang dikembangkan oleh CLTS Foundation dan telah dimodifikasi oleh Wendy untuk meninjau STBM di Indonesia.

Selanjutnya, Wendy melakukan paparan tentang hasil kajian pelaksanaan STBM di Indonesia yang berfokus pada pencapaian ODF, pencegahan slippage dan menuju implementasi STBM 5 Pilar. Cakupan STBM di Indonesia tercatat baru 56% dari jumlah desa di seluruh Indonesia. Dari 56% desa yang tercakup ini, hanya 46% yang menunjukkan efektivitas pemicuan menuju perilaku ODF. Dan dari 46% desa yang ODF, baru 78% desa yang sudah terverifikasi. Tantangannya, baik pada desa yang sudah ODF maupun yang terverifikasi ODF, adalah adanya potensi slippage, dimana warga di desa yang sudah terverifikasi ODF kembali ke perilaku asal BABS.

Potensi slippage dianggap serius karena beberapa faktor seperti banyaknya propinsi yang belum meng-entry data ODF dan penggunaan jamban terutama jamban sharing dan semi-permanen yang harus dikelola agar masyarakat tidak kembali ke kebiasaan lama. Jakarta yang sudah dinilai ODF tetapi belum terdapat data yang terverifikasi.

Di Papua dan Aceh juga ditemukan sanitarian yang tidak pernah mendapat pelatihan tentang pemicuan secara kolektif. Mereka melakukannya secara door-to-door. Peningkatan kapasitas sanitarian dianggap penting untuk dapat memfasilitasi masyarakat dan mengelola perilaku yang sudah berubah.

Strategi paska-ODF juga masih dinilai kurang. Desa yang sudah ODF bahkan terverifikasi ODF sering melupakan tindak lanjut setelah dilakukan pemicuan perilaku stop BABS. Monitoring dan evaluasi tidak terjadi; apalagi aksi tindak lanjut seperti kegiatan pilar lain dari STBM.

Setelah pemaparan tersebut, peserta lokakarya diajak untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam membahas percepatan upaya implementasi 5 pilar STBM menuju akses sanitasi aman. Komponen STBM seperti enabling environment, supply, demand creation dan monitoring dan evaluasi, dibahas dalam diskusi kelompok. Peserta lokakarya dibagi menjadi 5 kelompok sesuai pilar STBM dan mempresentasikan masing-masing 5 masukan utama untuk implementasi STBM di Indonesia. Dari hasil diskusi kelompok tersebut, didapatkan beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan STBM di Indonesia, seperti pengkaderan yang lebih baik, pelibatan swasta dalam program CSR, produk sanitasi yang lebih inklusif, serta memberikan fokus lebih ke pilar lain selain pilar 1 (bebas buang air besar sembarangan).

Setelah diskusi kelompok selesai, Eko Wiji selaku ketua Jejaring AMPL periode 2014-2018 memperkenalkan pengurus baru Jejaring AMPL periode 2019-2022 yang diketuai oleh Wahanuddin kepada peserta lokakarya serta presentasi singkat akan kegiatan Jejaring AMPL. Eko Wiji kemudian mengembalikan acara kepada moderator, Anita Gultom dari Kemenkes.

Sebelum menutup acara, Anita memperkenalkan website yang memuat hasil review STBM dan dibuat oleh tim konsultan Jejaring AMPL, yaitu http://stbm.kemkes.go.id/review_stbm/ Bagi peserta dan publik yang tertarik untuk membaca hasil tinjauan lebih lanjut dapat mengakses website tersebut.