MAKASSAR—Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, kebijakan penuntasan sanitasi oleh Bupati/Walikota bisa menjadi investasi politik. Kepala Daerah yang memiliki komitmen dan kebijakan penuntasan sanitasi bisa terpilih lagi untuk periode selanjutnya.

“Sanitasi itu kebutuhan dasar. Kalau sanitasi, khususnya angka buang air besar sembarangannya sudah nol, maka sudah tidak ada lagi tuntutan dasar dari masyarakat dan bisa terpilih lagi untuk periode kedua,”ujar Menteri PPN/Bappenas, di hadapan Bupati dan Walikota anggota Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Selasa (12/2).

Hal itu dikatakannya saat menjadi pembiacara kunci dalam acara Advocacy and Horizontal Learning (AHL) “Menuju ODF Provinsi dan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Aman-Penerapan Sanitasi Skala Kabupaten/Kota yang Inklusif.” Acara yang diselenggarakan oleh AKKOPSI dengan didukung UNICEF dan World Bank itu berlangsung di Hotel The Rinra Makassar, Selasa dan Rabu (12-13/2).

Dikatakan, pointnya adalah sanitasi harus menjadi prioritas setiap kepala daerah. Dia mengingatkan agar setiap Bappeda di tingkat kabupaten/kota dan provinsi agar memastikan sanitasi menjadi program berkelanjutan dan termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jadi siapapun kepala daerahnya akan terus berkomitmen pada penuntasan akses sanitasi. Ditandaskan, langkah awal penuntasan sanitasi adalah dengan menghilangkan angka buang air besar sembarangan (BABS).

“BABS jangan diturunkan, tapi dinolkan,” tandasnya.

Sampai saat ini, lanjut Menteri PPN/Bappenas, di Indonesia baru ada 23 kabupaten/kota yang warganya 100 persen tidak BABS dan hanya 1 provinsi yaitu Provinsi DI Yogyakarta. Oleh karena itu komitmen Kepala Daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan penuntasan BABS.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, sebagai satu-satunya provinsi bebas BABS di Indonesia menyampaikan keberhasilan DI Yogyakarta sebagai Provinsi Bebas BABS karena adanya kebijakan “Yogya Sadar Sehat”. Kebijakan itu diimplementasikan dengan menyadarkan masyarakat berperilaku dan mempunyai lingkungan yang sehat. Proses penyadaran itu dilakukan dengan cara pembangunan dan penataan rumah sehat dengan jamban sehat, ruang tamu diubah menghadap ke sungai, penyediaan toilet komunal untuk mengubah perilaku BABS dan pemisahan ternak dari rumah. “Selain itu juga menyediakan air melalui SPAMDES atau Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan atau pengelolaan air secara komunal. Ketersediaan air bersih harus satu paket dengan sanitasi,” tandasnya.

Dalam sesi Talkshow sebelumnya yg dipandu Wiwit Heris, tiga kabupaten/kota membagikan praktik terbaik strategi penuntasan BABS atau ODF (Open Defecation Free) dan pengeloaan sanitasi yang aman. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Pringsewu (Lampung), Kabupaten Sumbawa Barat (NTB) dan Kota Surakarta (Jawa Tengah). Bupati Pringsewu, H Sujadi Saddat menuturkan, percepatan penuntasan BABS di wilayahnya dilakukan melalui Gerakan Bersama (Gebrak ODF) dengan semangat “Jihad Sanitasi”. Strategi ini berhasil menuntaskan akses sanitasi 27.000 Kepala Keluarga (KK) dalam waktu 2 tahun.

Bupati Sumbawa Barat menekankan  pentingnya keberanian dan komitmen kepala daerah dengan langsung aksi mentargetkan  ODF  dalam  100 hari kerja Bupati. Dengan gerakan TUBABAS (Tuntas Buang Air Besar Sembarangan) dan inisiasi menuju sanitasi aman melalui program Hibah Air Limbah Setempat. Sedangkan Kota Surakarta berbagi pengalaman dan tantangan dalam  pengelolaan dan pelayanan limbah domesik yang aman dan strategi pencapaiannya dalam rantai layanan sanitasi.

Sedangkan 2 sesi terakhir hari pertama AHL berupa presentasi dan diskusi dengan pokok bahasan “Penguatan dan Peningkatan Keberlanjutan ODF” yang dibawakan para narasumber dari Kementerian Kesehatan, UNICEF dan SNV dan dimoderatori oleh Bappenas. Sementara sesi diskusi dengan tema “Pengelolaan Sanitasi yang Aman” menampilkan Punita Nook Naidu (Malaysia), Kasubdit Air Limbah Kementerian PUPR dan Kepala Bappeda Kota Makassar.