Masih minimnya kesadaran perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat menjadi salah satu penyebab tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Provinsi Sumatera Barat.

Riskesdas 2018 menunjukkan, Sumbar menempati urutan ketiga terbawah setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Tengah dengan angka masih di bawah 65% untuk proporsi perilaku buang air besar di jamban pada penduduk diatas 10 tahun

Hal ini tentunya bukan kondisi yang diharapkan, mengingat Indonesia berkomitmen mencapai akses sanitasi aman untuk semua pada tahun 2030 mendatang yakni  sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkualitas (TPB/SDGs).

Berangkat dari itu, sebagai rangkaian dari kegiatan Program Voice for Change Partnership (V4CP), SNV Indonesia bersama dengan para pihak terkait melakukan audiensi kepada Gubernur Sumatera Barat guna percepatan pembangunan sanitasi di Sumatera Barat. Para pihak yang turut hadir yakni Sekretaris I Kedutaan Belanda untuk Indonesia, SNV Belanda, SNV Kenya, SNV Ghana, PKBI Sumbar, LP2M, YKWS, dan Mitra Bentala.

Dengan dukungan fasilitasi dari AKKOPSI, audiensi berjalan sesuai harapan. Irwan Prayitno selaku Gubernur Sumbar sepakat melakukan peningkatkan akses sanitasi. Bukan hanya itu, Irwan Prayitno juga berkomitmen untuk kolaborasi dan melakukan inovasi untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di wilayahnya.

Secara bersamaan, Provinsi Sumbar pada tahun ini didaulat menjadi tuan rumah dari kegiatan V4CP International Wash Learning Event 2019 yang merupakan kegiatan tahunan untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait perkembangan sektor sanitasi khususnya di Indonesia, Kenya dan Ghana dalam upaya mencapai Bebas BABS.

Berdasarkan informasi pemerintah provinsi, sebenarnya sudah ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Bebas BABS) yang diantaranya ialah monitoring evaluasi desa Bebas BABS, verifikasi kabupaten/kota Bebas BABS, serta pemberian 1700 jamban gratis kepada masyarakat.

“Meski sudah banyak upaya yang dilakukan, namun tantangan masih tetap ada. Apalagi, bisa dibilang BABS sudah menjadi budaya masyarakat disini. Bahkan, dulu Pariaman pernah dikenal sebagai WC terpanjang. Untuk mendorong percepatan yang kami lakukan ialah menjalin koordinasi solid antara pemeritah provinsi dengan pemerintah kab/kota untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat,” ujar Irwan Prayitno.

Dalam waktu dekat pemerintah provinsi juga akan menyusun Peraturan Gubernur terkait dengan percepatan capaian Bebas BABS dan pembangunan sanitasi. Dari 19 kabupaten/kota, saat ini baru 2 kabupaten/kota yang sudah melakukan deklarasi Bebas BABS. “Selain itu, kami juga akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan juga bermitra dengan media,” pungkas Irwan Prayitno.

Penulis: Yuni Setyaningsih