Tanggal 23-25 September 2019 tentunya akan menjadi momen tak terlupakan bagi Kota Banjarmasin. Betapa tidak, di tanggal tersebut acara City Sanitation Summit (CSS) ke-XIX digelar di kota dengan julukan Sungai Terindah ini, dimana sebagian besar kepala daerah dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) hadir untuk berbagi pembelajaran dan semangat dalam melakukan upaya pembangunan sektor sanitasi.

Seperti dikutip dalam paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro bahwa kondisi sanitasi  Indonesia hingga kini belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data BPS 2018 untuk capaian akses sanitasi layak  yang masih di angka 74,58%, dengan rata-rata peningkatan akses sebesar 1,4% setahun.

 “Meski sudah mengalami peningkatan, namun hasilnya belum optimal. Ini menunjukkan bahwa kita harus melakukan upaya lebih serius agar mencapai kondisi sanitasi yang semestinya,” ujar Bambang dalam sambutannya pada pembukaan CSS XIX di Hotel Rattan In, Banjarmasin (24/09/2019).

Berkaitan dengan upaya peningkatan akses sanitasi, pada CSS 2019 ini beberapa kepala daerah diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman atas keberhasilan pembangunan sanitasi.

Pada sesi talkshow Aksi Bupati/Walikota Peduli Sanitasi dipaparkan ada beragam upaya inovatif yang dilakukan oleh sejumlah kabupaten/kota dalam meningkat pembangunan sanitasi. Hal ini bukan karena para kepala daerah tersebut tergabung sebagai anggota AKKOPSI, melainkan karena para bupati/walikota AKKOPSI sadar bahwa sanitasi berkualitas adalah modal daya saing bangsa.

Pembukaan sesi talkshow dimulai dengan pemutaran video aksi pembangunan sanitasi dari Kabupaten Tanggerang. Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tanggerang yang menjadi salah satu narasumber menyampaikan, daerahnya memiliki upaya inovasi yang dikenal dengan nama Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Rakyat Atas Permukiman Kumuh dan Miskin).

Melalui Gebrak Pakumis, 1000 rumah kini telah memiliki jamban. Bukan hanya itu, Gebrak Pakumis juga diikuti dengan bantuan bedah rumah, dimana pemkab menganggarkan  Rp. 15 juta untuk perbaikan setiap rumah yang tersebar di 18 kecamatan.

Kesuksesan Gebrak Pakumis yang diinisiasi pada tahun 2018 lalu memicu Pemkab Tanggerang untuk melakukan peningkatan dengan meluncurkan program Pakumis Plus pada 2019.

Dengan Pakumis Plus, Pemkab Tanggerang berkerjasama dengan koperasi untuk memberi dukungan permodalan kepada masyarakat melalui skema kredit tanpa angunan dan risiko. Menurutnya, mengelolaan bantuan keuangan melalui koperasi akan membuat masyarakat lebih disiplin. “Dengan catatan koperasinya harus sehat,” tutur Zaki.

Bukan hanya Pakumis dan Pakumis Plus, Pemkab Tanggerang juga melalukan berbagai inovasi lain dalam pemenuhan kebutuhan sanitasi masyarakat, diantaranya yaitu Sanitasi Sekolah yang telah berhasil membangun sarana sanitasi ramah anak di  1200 sekolah dasar, kemudian ada program Sanitren (Sanitasi Pesantren) yang membantu menyediakan sarana sanitasi di pesantren mulai dari membangunan jamban dan tangki septik,  hingga sarana cuci tangan pakai sabun. Ada juga program Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal, dan Gerbang Mapan (Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai).

Dalam sesi talkshow ini, Zaki pun mengimbau kepada sesama  kepala daerah agar tidak segan mencontoh  kisah sukses daerah lain. Dia pun memberikan tips kepada seluruh pemerintah daerah untuk membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan pihak potensial, baik itu lembaga donor atau swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), karena kolaborasi merupakan salah satu kunci sukses Kabupaten Tanggerang dalam membangun sanitasi.

Semangat peningkatan akses sanitasi juga diungkapkan oleh Mohammad Qosim, Wakil Bupati Kabupaten Gresik. Disebutkan ada beragam cara yang dilakukan daerahnya dalam mendorong perbaikan kondisi sanitasi dan perubahan perilaku higiene masyarakat.

Diantaranya ada GoPlong, aplikasi penyedotan lumpur tinja terjadwal, melalui aplikasi ini warga setiap saat bisa memesan layanan penyedotan, bahkan ada juga layanan penyedotan lumpur tinja sistematis dan kontinyu yang dikenal dengan program Pudak Kayu.

Saat ini di Gresik sudah terbangun sejumlah IPAL, baik itu yang dibangun oleh pemerintah maupun dari hasil swadaya masyarakat.  “Kami juga telah memiliki 2 truk angkut tinja dari pemerintah dan 180 dari swadaya masyarakat,” ujarnya saat sesi Talkshow CSS XIX.

Qosim menambahkan, selain meluncurkan program inovatif Gresik juga memperkuat upaya dengan menerbitkan peraturan-peraturan pendukung, diantaranya ada Perbub, ada juga Perda No.9/2018 tentang pengelolaan air limbah domestik dan Perda No.13/2018 tentang retribusi penyediaan dan/atau penyedotan limbah kakus. “Selain itu, kami juga telah memiliki dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota,” ungkapnya.

Menurut Qosim, semua upaya dan inovasi yang dilakukan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari mitra dan juga masyarakat. Berangkat dari itu, Qosim mengimbau kepada sesama kepala daerah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap program yang dijalankan, karena dukungan masyarakat merupakan salah satu kunci kesuksesan. “Bahkan melalui keterlibatan masyarakat, Gresik berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Abdul Haris Makkie, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan dalam sambutannya mengatakan di Kalsel saat ini banyak kabupaten/kota yang sudah membenahi kondisi sanitasinya. Pemprov sendiri memiliki program Banjar Bakula yang dilakukan pada lima kab/kota yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanahlaut.

Kelima kota itu masuk dalam kota metropolitan yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia, dimana dalam pengembangannya salah satu yang menjadi prioritas adalah mengelolaan sanitasi. Melalui dukungan dari pemerintah pusat, Kalsel pun saat ini telah memiliki berbagai fasilitas pendukung kawasan Banjar Bakula, mulai dari moda transportasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Beberapa daerah lain yang juga turut mengambil bagian dengan memberikan testimoni pengalaman mereka dalam pembangunan sanitasi. Tujuannya bukan hanya berbagi pembelajaran, namun juga menebarkan semangat pembangunan sanitasi guna menyediakan akses sanitasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.