Menuju Akses Universal Sanitasi yang Aman

Dalam lokakarya bertajuk Tinjauan Pelaksanaan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) disampaikan hasil peninjauan ulang (review) atas pelaksanaan STBM yang telah dilakukan oleh Wendy Sarasdyani, konsultan Jejaring AMPL dan pembahasan bersama dalam diskusi kelompok terkait upaya peningkatan pencapaian 5 pilar STBM di Indonesia. Lokakarya ini diadakan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan UNICEF dan Jejaring AMPL pada 24 Januari 2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Turut hadir dalam lokakarya ini perwakilan berbagai kementerian dan lembaga serta organisasi pegiat STBM seperti Kemendes, KemenPUPR, KPPPA, Kemendagri, Bappenas, Mabes TNI-AD, MUI, Universitas Indonesia, HAKLI, SNV, Simavi, ADARO, AKKOPSI, WVI, YPCII, Yayasan Plan Internasional Indonesia dan SPEAK Indonesia.

4 komponen utama STBM yaitu lingkungan yang kondusif (enabling environment), suplai (supply), penciptaan kebutuhan (demand creation), dan monitoring dan evaluasi (Monev) berperan amat penting dalam upaya pencapaian akses universal sanitasi yang aman. Dalam lokakarya tinjauan pelaksanaan STBM di Indonesia, empat komponen ini dibahas dalam kelompok lintas sektoral. Idenya adalah mendapatkan sebanyak mungkin masukan dari para stakeholders (pemerintah, swasta, TNI-AD, NGO, dan lain-lain). Berikut adalah rekomendasi-rekomendasi yang didapatkan dari peserta lokakarya.

Enabling Environment

Pendekatan STBM akan berjalan baik apabila didukung oleh lingkungan yang kondusif yang berasal dari para pihak eksternal.  Dalam diskusi kelompok yang diikuti kalangan swasta, akademisi, LSM diusulkan keterlibatan dan kolaborasi dari akademisi, swasta (bisnis), pemerintah, masyarakat, dan media. Akademisi dibutuhkan untuk melakukan kajian pendekatan STBM. Melalui program CSR, kalangan swasta dapat turut mendorong percepatan pencapaian pilar-pilar STBM. Pemerintah mendukung dalam program dan peraturan yang tidak saling tumpeng tindih. Keterlibatan masyarakat menjadi titik krusial untuk mempertahankan keberlanjutan program.

Pengkaderan dan peningkatan kapasitas sanitarian di tingkat desa perlu dilakukan  keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program STBM di lapangan. Masyarakat diberi kesempatan berbagi pengalaman dan pengetahuan melalui media. Penayangan cerita tokoh dan figur yang mendukung pelaksanaan STBM diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk terus memelihara perilaku baik yang sudah dipicu dalam STBM.

Supply

Dalam diskusi kelompok komponen “supply” para peserta menyarankan adanya produk yang tepat guna dan inklusif. Produk sanitasi harus dapat memenuhi kebutuhan penggunanya dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Produk inklusif menyaratkan aksesibilitas kelompok berkebutuhan khusus dalam hal sanitasi. Sampai saat ini, belum banyak pengusaha sanitasi yang memproduksi sarana sanitasi yang ramah kelompok disabilitas.

Kebutuhan akan produk sanitasi inklusif disuarakan oleh penyandang disabilitas yang sering kali kesulitan mengakses fasilitasi sanitasi. Penyandang disabilit yang diwakili oleh Persani juga meminta untuk dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait sanitasi.

“Sebagai penyandang disabilitas, hanya kami yang tahu persis apa yang kami butuhkan. Maka libatkanlah kami dalam perencanaan program sanitasi,” pesan Elmi dari Persani NTT.

Pendataan wirausaha sanitasi juga perlu dilakukan agar komponen supply di suatu wilayah dapat terlayani. Pendataan ini akan membantu pemetaan dan distribusi produk sanitasi di wilayah-wilayah yang memiliki sedikit wirausaha sanitasi.

Pelibatan kaum perempuan dan anak mendapat sorotan dalam penyuksesan pelaksanaan STBM. Selama ini perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling mengetahui masalah sumber air, pengambilan air dan terlibat dalam promosi efektif perilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan pakai sabun, dan lainnya.

Demand Creation

Pada kelompok demand creation disuarakan kebutuhan peningkatan kapasitas fasilitator terutama di tingkat desa dan kecamatan agar mereka mampu meningkatkan kebutuhan akan sanitasi di masyarakat. Peningkatan kapasitas harus memiliki kerangka strategi yang jelas dan berkelanjutan; pembentukan komite kerja di tingkat masyarakat perlu difasilitasi.

Selain itu, masyarakat didorong untuk membuat komitmen jangka panjang dalam menjaga perilaku higinis dan sehat yang telah tercapai.

Mekanisme pemberian penghargaan (reward) pada fasilitator, warga desa atau institusi yang berperan dalam pelaksanakan STBM dianggap mampu mendorong semakin tingginya kebutuhan akan sanitasi.

Monev

Kelompok diskusi “monitoring dan evaluasi (monev)” mengungkapkan pencegahan slippage (kembalinya ke kebiasaan buruk BABS) dapat dilakukan melalui perpindahan ke pilar lain dari STBM sehingga kader sanitasi yang sebelumnya mengupayakan ODF memfasilitasi masyarakat ke pilar berikut seperti cuci tangan pakai sabun, atau pengelolaan limbah cair dan lainnya. Semuanya dilakukan dengan tetap memantau pilar 1 yang sebelumnya telah tercapai.

Untuk pemantauan yang lebih intensif, perlu dibentuk tim STBM di berbagai tingkatan dari kabupaten hingga desa. Mereka secara rutin melakukan temu koordinasi untuk evaluasi dan monitoring terhadap keberlanjutan pilar STBM yang telah dicapai dan untuk pemutakhiran data STBM di suatu wilayah.

Data sanitasi yang diperoleh di suatu wilayah dapat dikemas dalam berbagai media komunikasi dan informasi. Melalui media elektronik seperti radio atau TV, data ini dapat disampaikan dalam talkshow, iklan layanan masyarakat, audio visual, atau karya seni. Tujuannya dapat berupa seruan penggalangan dana di berbagai forum kemitraan atau CSR.