Rekomendasi Jejaring AMPL Disambut Baik DPR-RI
Workshop Rekomendasi Multipihak  untuk RUU Sumber Daya Air
@Jakarta  20 September 2018

Rancangan Undang Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang sedang digarap Komisi V DPR-RI akan segera disahkan, namun masih ada isu penting dari RUU SDA yang akan berdampak bagi kelompok rentan. Di sisa waktu yang tidak berapa lama dan masih adanya peluang untuk memberi masukan terkait kebijakan, Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) bersama Global Water Partnership Southeast Asia, Center for Regulation, Policy and Governance (CRPG) dan UNICEF menggelar lokakarya “Rekomendasi Multipihak pada Rancangan Undang Undang Sumber Daya Air” pada Kamis, 20 September, di Jakarta.

Hadir dalam lokakarya ini, Ketua Komisi V DPR-RI Ir Fary Djemy Francis, beberapa pejabat setingkat direktur dari Kementerian PUPR, perwakilan dari organisasi pemerhati air dan sanitasi, donor, Internasional NGO, LSM, organisasi masyarakat, proyek terkait, dan kalangan media.

Pembicara yang tampil menyampaikan rekomendasi terkait “RUU SDA dan Dampaknya bagi Business Process Penyediaan Air Minum bagi Masyarakat”, adalah  Mova Al’Afghani PhD dari Center for Regulation Policy and Governance (CRPG) / Universitas Ibnu Khaldun terkait “Dampak RUU SDA terhadap Penyediaan Air Minum dan Sanitasi”. Rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil dari Focus Group Discussion yang dilaksanakan sebelumnya pada Senin 17 September 2018.

Direkomendasikan agar RUU SDA mengakomodir sistem penyediaan air berbasis masyarakat untuk mencapai akses universal rakyat pada air. Diperlukan payung hukum bagi usaha dari 12.254  kelompok-kelompok masyarakat, terutama di pedesaan yang telah terbentuk, yang secara swadaya mengelola sistem penyediaan air minum bagi sekitar 15,6 juta orang.

Ada juga rekomendasi untuk mengeluarkan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari RUU SDA dan memasukkannya pada kelompok makanan/minuman (beverages). AMDK dikuatirkan membahayakan layanan air perpipaan karena adanya under investment pada air perpipaan, selain dampak negatif terhadap lingkungan.

Rekomendasi lain yang disampaikan adalah usulan memasukkan sanitasi  khususnya dalam hal ini air limbah dalam batang tubuh RUU SDA karena sanitasi juga merupakan hak dasar dari mandat SDGs 2030. Hal ini juga disampaikan perwakilan dari civil society Fany Wedahuditama dari Global Water partnership.

Ketua Komisi V DPR-RI Fary D Francis menyambut baik rekomendasi yang disampaikan Jejaring AMPL dan berjanji mengakomodirnya dalam pembahasan lanjutan RUU SDA.

“Kita tetap meminta konsep yang lebih terintegrasi dan jelas terutama terkait posisi sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat, karena ada ruang pada kegiatan pemenuhan air minum yang bukan usaha.”

Ditambahkannya, air limbah merupakan hal penting, dan dilihat kemungkinannya akan dimasukkan dalam batang tubuh atau penjelasan. Sementara pihak DPR akan berhati-hati dengan isu AMDK karena merupakan poin yang pernah digugat di Mahkamah Konstitusi pada 2015. Namun intinya, pengusahaan terhadap air harus diberikan perizinan yang ketat dan RUU SDA tetap mengedepankan hak rakyat atas air.

# jejaring AMPL @2018