RUU Sumber Daya Air dan Isu Air Minum Berbasis Masyarakat, FGD Jejaring AMPL
Akmani, 17 September 2018

Menjelang masa pengesahan Rancangan Undang Undang Sumber Daya Air (RUU SDA), Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Jejaring AMPL) mengambil inisiatif untuk turut serta memberikan masukan terhadap RUU SDA dengan menyelenggarakan Focused Group Discussion (FGD) terhadap isu-isu krusial dalam RUU SDA yang masih perlu dipertajam. FGD dilakukan pada tanggal 17 September 2018 bertempat di Hotel Akmani, Jakarta dan diikuti oleh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya sektor air minum dan sanitasi. Hadir pada kesempatan itu perwakilan dari berbagai lembaga dan individu, diantaranya Kementerian PUPR, Bappenas, Kemendagri, BPPSPAM, PERPAMSI, UNICEF dan GWP, CPRG, IUWASH PLUS (USAID), KIAT (DFAT), Badan Regulator DKI Jakarta, Bank Dunia, SPEAK Indonesia, PAMSIMAS, PPSP, Asosiasi BPSPAMS, Tenaga Ahli DPR yang terlibat dalam penyusunan RUUSDA, dan lain lain.

Kegiatan dibuka oleh Eko Widi Purwanto, Ketua Jejaring AMPL, yang menyampaikan pentingnya peran pemangku kepentingan, termasuk Jejaring AMPL untuk berkontribusi dalam memperkuat RUU SDA dengan memberikan masukan substanitif atas beberapa isu yang belum diperhatikan dalam RUU SDA.

Setelah pembukaan, GWP dan CPRG mempresentasikan beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam RUU SDA sebagai bahan diskusi, khususnya terkait air minum dan sanitasi. Hal yang menjadi perhatian dari FGD terhadap RUU SDA ini antara lain:

  1. Isu Kelembagaan Penyelenggaraan Air Minum Berbasis Masyarakat

Isu ini diangkat karena secara fakta terdapat hampir 15.000 lebih lembaga pengelola air minum yang dikelola secara mandiri oleh kelompok masyarakat (sering disebut badan pengelola air minum berbasis masyarakat, BPSPAM, atau dengan nama organisasi lain), yang bukan bagian dari BUMN, BUMD, BUMDes, Swasta, dan menjalankan fungsi pelayanan air minum kepada kelompoknya (pengguna), melalui perpipaan sederhana maupun non perpipaan. Angka 15.000 jauh diatas jumlah PDAM di Indonesia yang sekitar 400-an. Bila tidak disebut dalam RUUSDA ini, keberadaan lembaga ini bisa masalah karena akan dianggap sebagai  “illegal”, oleh sebab itu perlu dipayungi. Namun pada sisi lain perlu ketegasan pengaturan bentuk hukum lembaga yang sesuai, agar kelak tidak dikooptasi oleh kepentingan bisnis atau swasta atau pihak lain. Lembaa pengelola berbasis masyarakat dalam prakteknya melakukan pelayanan yang secara administrasi, tata kelola keuangan, sumber daya manusia, teknis dan pelayanan berbeda dengan usaha bisnis lain, karena mengedepankan kesepakatan antar warga dalam pengambilan keputusan.

  1. Isu Keterpaduan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

Isu keterpaduan diangkat oleh peserta FGD karena melihat bahwa aspek sanitasi atau pengelolaan air limbah domestik belum begitu jelas disebutkan dalam RUUSDA. Padahal bila dilihat dari aspek  konservasi lingkungan, kualitas kesehatan, perilaku dan tanggungjawab penyelenggaraan, isu  sanitasi tidak bisa dipisahkan dari penyediaan air minum. Secara data telah banyak disebutkan bahwa dari sejumlah air bersih yang digunakan setiap orang, 70-80%-nya akan berubah menjadi air limbah. Oleh sebab itu, perhatian terhadap pelayanan air limbah dan upaya pencegahannya seharusnya dimasukkan dalam RUUSDA. Pada sisi lain, PBB juga telah menetapkan bahwa ha katas air minum dan sanitasi yang layak adalah hak azasi yang wajib dijamin oleh negara. Oleh sebab itu, FGD ini merekomendasikan adanya penambahan ayat pada pasal terkait untuk memberi ruanga adanya pengaturan lebih lanjut terhadap keterpaduan pelayanan air minum dan sanitasi atau pengelolaan limbah domestik.

  1. Isu Kedudukan Air Kemasan dalam Penyediaan Air Minum

Dalam hal produk akhir dari keberadaan sebuah institusi pelayanan air minum, baik itu berupa BUMN, BUMD, BUMDes, swasta dan atau lembaga berbasis masyarakat, adalah pelayanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan) bagi penggunanya. Dimana peserta melihat bahwa produk dalam bentuk air minum dalam kemasan seharusnya tidak dimasukkan sebagai produk dari sistem pelayanan air minum. Hal ini ditinjau dari beberapa alasan, antara lain: (1) secara global dan nasional pemerintah menargetkan layanan air minum universal bagi masyarakat Indonesia, pengakuan bahwa air minum dalam kemasan sebagai output dari sistem pelayanan air minum akan berdampak pada pendataan jumlah penduduk riil yang terlayani oleh sistem penyediaan air minum, (2) perlunya keberpihakan dan tanggungjawab penyelenggara air minum untuk menyediakan 4K bagi pelanggan/pengguna melalui sistem penyediaan air minum.

  1. Isu Akses Masyarakat Terhadap Sumber Air Minum

Pada bagian Hak dan Kewajiban masyarakat, RUUSDA memuat adanya kewajiban bagi masyarakat untuk “memberi akses” sumber air kepada masyarakat (lain). Pada bagian penjelasan atas pasal tersebut diurai pengertian memberi akses, antara lain tidak kegiatan yang membatasi, misalnya membuat pagar pembatas di sekitar lokasai sumber air. Namun pada bagian lain, “memberi akses” diartikan dengan kemauan (wajib) memberikan (penyediaan sarana) sumber air kepada masyarakat yang memerlukan. Pengertian atas hal ini memberikan pemahaman berbeda kepada pemangku kepentingan karena itu perlu dibuat perumusan baru.

Atas FGD ini Jejaring AMPL bersama tim perumus akan mengolah masukan-masukan tersebut untuk selanjutnya dibahas bersama tim perumus RUUSDA dari DPR. Diinformasikan juga bahwa setelah kegiatan FGD ini akan dilakukan lokakarya pembahasan RUU SDA dengan menghadirkan pihak yang lebih luas.

Sebagaimana diketahui, FGD ini dilakukan atas kerjasama Jejaring AMPL bersama UNICEF, GWP dan CPRG, dengan maksud memberi masukan kepada DPR atas RUU SDA. Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) dibuat untuk menggantikan UU No 11/1974 yang diberlakukan kembali oleh Mahkamah Konstitusi setelah mencabut UU No 7/2004. RUU SDA ini sedang dibahas di DPR. Diperkirakan dalam waktu dekat, bila pihak-pihak yang berkepentingan telah sepakat, RUU tersebut akan disyahkan. Namun demikian tim perumus tetap membuka dialog dan masukan dari berbagai pihak terhadap draft RUU tersebut dengan tujuan pemantapan dan penyempurnaan sehingga kelak, isi RUU dapat diterima kalangan luas. (dhs).