Penyediaan air minum dan sanitasi layak merupakan salah satu komitmen yang ingin dipenuhi pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 (Akses Universal: 100-0-100). Hal ini juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tujuan 6) tentang akses air minum aman, akses sanitasi dan ODF serta kualitas pengolahan limbah pada 2030. Bagaimana kondisi saat ini dan apa yang diperlukan untuk dapat mempercepat pencapaian komitmen tersebut?

Dalam pemaparannya pada Lokakarya Pokja PPAS/AMPL di Jawa Tengah, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Pemukiman, Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti mengungkapkan bahwa pencapaian Indonesia dalam hal akses air minum yang layak tergolong rendah, sekitar 71% dan masih sedikit diatas Myanmar yang berada di urutan ke-12 dari 12 negara yang diliput oleh laporan JMP 2017. Sementara capaian akses sanitasi layak di Indonesia pun masih tergolong rendah, sekitar 62%, di urutan ke 9 dari 12 negara.

Walaupun banyak propinsi di Indonesia diprediksi dapat mencapai 100% akses air minum layak pada 2030, namun hal tersebut belum menjawab mandat target SDGs yaitu akses air minum aman, padahal air minum dan sanitasi adalah hak dasar manusia dan merupakan kebutuhan dasar. Memang hingga saat ini air minum dan sanitasi ditangani dan diupayakan oleh berbagai pelaku yaitu pemerintah dan non pemerintah.  Namun demikian, masalah sinergi dan kolaborasi serta investasi yang terbatas menjadi bagian  dari tantangan pembangunan air minum dan sanitasi.

Bappenas sebagai the leading sector bersama beberapa kementerian bersinergi dalam Pokja AMPL yang salah satu tugasnya adalah memastikan keterpaduan dan kolaborasi dari tiap program dan sumber pendanaan yang ada. Target RPJMN terkait akses universal 2019 dan target SDG Tujuan 6 dituangkan kedalam RPJMD kabupaten/kota dan propinsi. Berbagai program dan kegiatan sudah dikembangkan baik di tingkat nasional dan daerah. Program nasional mencakup Pamsimas, Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), NUWSP (air minum perkotaan), PPSP, Sanimas (sanitasi perkotaan) dan program bantuan donor seperti USAID IUWASH Plus. Di tingkat kabupaten kota dan propinsi terdapat berbagai program pendukung. Tidak lupa sumber pendanaan yang mendukung meliputi dana desa, DAK air minum, kredit mikro, sanitasi dan perumahan dan kerjasama CSR. Banyak potensi pendanaan dapat dimanfaatkan secara maksimal, seperti dana desa senilai 60 triliun, dana alokasi khusus air minum dan sanitasi serta hal lain. Dana yang digunakan perlu dipantau dan dipastikan keberlanjutan dan target yang disasar.

Bagaimanakah upaya pencapaian target air minum dan sanitasi sesuai target SDG Tujuan 6 yaitu “menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua?

Pertama, penyediaan layanan dasar seperti infrastruktur air minum dan sanitasi layak) bagi masyarakat bersifat multisektor. Diperlukan pelibatan berbagai sektor dan instansi baik di tingkat pusat dan daerah. Disarankan menggunakan berbagai sumber dana baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Penguatan koordinasi dan sinergi antar sektor  pembangunan perumahan, air minum dan sanitasi dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman (air minum, sanitasi dan PSU lainnya). Pokja PPAS Nasional berperan sebagai wadah koordinasi ad hoc penyusunan program/kegiatan, kebijakan, pelaksanaan dan monev kegiatan pembangunan yang ada.

Peran POKJA AMPL/POKJA sejenis di daerah  baik propinsi maupun kabupaten/kota sangat besar dalam mendukung pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi. POKJA dapat mengenali dan memetakan isu air minum dan sanitasi di daerahnya; menyusun rencana pembangunan air minum dan sanitasi strategis dan komprehensi; pemetaan kebutuhan pembangunan, menentukan target, sasaran, arah kebijakan, penanganan; mainstreaming aspek/program air minum dan sanitasi dalam agenda RPJMD; serta mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur  air minum dan sanitasi

Keberadaan POKJA AMPL ternyata memberi banyak manfaat. Dari hasil kajian WASPOLA tahun 2012, terdapat peningkatan koordinasi dalam hal perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan monev. Alur komunikasipun meningkat antar OPD/ Instansi, antar pengelola program AMPL dan lintas sektor. Terakhir, terjadinya peningkatan sinergi sehingga advokasi, fasilitasi dan advis dapat dilaksanakan.

Pemerintah juga mencanangkan program kerja 2019 pada sektor perumahan, air minum dan sanitasi kedalam dua prioritas.  Hal ini perlu diacu kedalam RKPD 2019 sehingga gerak pembangunan menjadi sinergis. Prioritas nasional pertama adalah pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Targetnya adalah penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan, penurunan angka backlog perumahan dan penurunan jumlah rumah tak layak huni. Satu prioritas lainnya adalah peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman. Prioritas ini menyasar pada peningkatan akses air minum layak dan peningkatan akses sanitasi layak.