Pokja AMPL..Sinergi, Yes!

Yel-yel ini mengawali semangat para peserta dalam mengikuti hari pertama Lokakarya Penguatan Pokja PPAS/AMPL Provinsi Jawa Barat yang diadakan oleh USAID IUWASH PLUS dan BAPPENAS, Selasa (28/8/2018). Tujuan dari lokakarya ini adalah meningkatkan komunikasi, membangun komitmen, serta menyusun strategi pembinaan dan fasilitasi AMPL di Jawa Barat. Bertempat di Hotel Holiday Inn Bandung, kegiatan ini akan berlangsung hingga besok, Rabu (29/8/2018).

Presentasi panel kebijakan dan strategi pada hari pertama di moderatori oleh Wiwit Heris Mandari, founder SPEAK Indonesia. Hadir sebagai narasumber adalah Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman BAPPENAS serta Bapak Slamet Mulyanto Sudarsono, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. Pada sesi pertama, Virgi memaparkan capaian nasional untuk akses air minum dan sanitasi. Secara umum, capaian nasional untuk air minum layak belum mencapai target walau tenggat waktu 100-0-100 adalah tahun 2019. Berdasarkan tren pencapaian selama ini, diperkirakan Indonesia baru bisa mencapai 100% akses air minum layak pada tahun 2030. Hal yang sama juga ditemukan terhadap kemajuan capaian akses sanitasi layak. Untuk itu, diperlukan sebuah strategi percepatan yang efektif.

“Setiap daerah memiliki progress yang berbeda-beda. Untuk mempercepat tercapainya target, akan lebih baik untuk fokus ke daerah dan program yang telah mencapai 80-90%, lalu didorong hingga selesai,” terang Virgi. Beliau juga menambahkan bahwa ini bukan berarti daerah lain yang progressnya cenderung lambat ditinggalkan, tapi hanya ditangguhkan sementara.

Selanjutnya, Slamet Mulyanto memaparkan kondisi AMPL di Jawa Barat secara lebih detail. Dengan penduduk lebih dari 48 juta jiwa, kebutuhan terhadap air bersih dan sanitasi sangatlah tinggi. Saat ini, target dan capaian pelayanan air minum masih berkisar di 74-76%. Tiap daerah perlu meningkatkan pencapaian dengan berkolaborasi serta memanfaatkan potensi pendanaan yang ada. Tidak hanya dari Pusat, sebenarnya ada potensi pendanaan lain seperti hibah, infaq/zakat, micro-credit, dan CSR yang bisa dimanfaatkan oleh daerah.

Kedua narasumber setuju bahwa koordinasi merupakan tantangan terbesar bagi kemajuan pembangunan sektor AMPL. Implementasi program cenderung berjalan sendiri-sendiri walau telah ada kesepakatan yang tercapai. Disinilah peran Pokja yang bersifat informal dan guyub dibutuhkan untuk menjembatani gap dalam koordinasi.

Pleno hasil diskusi Kota/Kabupaten, salah satunya dipresentasikan pokja AMPL Sumedang

Sesi kedua yang dimulai setelah break makan siang adalah diskusi kelompok. Dalam diskusi ini, para peserta diajak untuk saling sharing program AMPL di daerahnya, evaluasi hal-hal yang belum berjalan baik, serta memberikan usulan-usulan untuk kebijakan dan program AMPL yang perlu masuk dalam RPJMN 2020-24. Setelah sharing dengan rekan-rekan dari daerah lain, para peserta mengaku bahwa ada banyak inovasi yang bisa dicontoh di daerahnya, seperti Minimarket Sanitasi dan Program Sanitasi Berbasis Teknologi (ProSanti).

Di penghujung acara hari ini, tiap peserta juga diajak untuk memberikan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kemajuan program di sektor AMPL. Banyaknya masukan untuk penyediaan pembinaan fasilitator dan peningkatan kapasitas baik bimtek maupun lokakarya menandakan bahwa Pokja Kota/Kabupaten mempunyai awareness untuk lebih maju, tapi di sisi lain juga sebagai refleksi bahwa masih ada banyak PR untuk menutup capacity gap di pusat dan di daerah. Acara lokakarya serupa juga telah diselenggarakan di Propinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur pada beberapa waktu yang lalu.