Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada hari Rabu 22 Juli 2020 melaksanakan webinar nasional melalui aplikasi Zoom tentang Pembelajaran Praktik Baik Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang berkesetaraan gender dan inklusif (STBM-GESI) di masa Pandemi COVID-19. Webinar ini terlaksana atas kolaborasi 2 project yang sedang dilaksanakan oleh Plan Indonesia yakni WINNER (Women Disability Inclusive and Nutrition Sensitive WASH) dan Water for Women. Lebih dari 1000 peserta dari seluruh Indonesia mengikuti webinar nasional yang juga didukung oleh Media Indonesia ini.

Webinar ini dimoderatori oleh Rosemery Sihombing dari Media Indonesia dan dihadiri oleh beberapa pembicara, yaitu Silvia Devina, WASH & ECD Advisor Plan Indonesia, Yeni Veronika, SH, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Akhwan, Sanitarian Puskesmas Batu Jangkih, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Serafina Bete, Ketua Persatuan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI) Organisasi Penyandang Disabilitas NTT, H. Abdul Wahab, Kepala Desa Batu Bangka, Moyo Hilir, Sumbawa NTB.

Selain beberapa pembicara di atas, webinar ini juga melibatkan beberapa penanggap dari pejabat dan perwakilan Kementerian seperti dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Aldi Mardikantor dari Direktorat Perkim Bappenas, Ivan Rangkuti dari Kementerian Pedesaan dan Ibu Lieska dari KPPA.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti ini melibatkan peserta dari berbagai wilayah kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia dan merupakan pelaku STBM dari berbagai kalangan, baik sebagai pelaku program STBM GESI maupun sebagai penerima manfaat. Praktek baik yang sudah dilakukan dari lapangan, di mana pelaku STBM berjuang sebagai garda terdepan dalam pencegahan COVID-19 melalui kampanye perubahan perilaku terutama Pilar 2, yaitu: Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Hal menarik dalam webinar ini adalah adanya kehadiran dari perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas NTT yang menyampaikan bagaimana upaya mereka dalam membantu pencegahan COVID-19 di sekitar lingkungan mereka.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, dr. Imran Agus Nurali yang bertindak sebagai penanggap dalam webinar ini mengungkapkan: “Keterlibatan kelompok penyandang disabilitas dalam STBM sangat penting. Jangan sampai ada masyarakat Indonesia yang terdiskriminasi dan tidak tersentuh program-program yang baik karena tidak terdata, terutama di masa pandemik COVID-19 saat ini”

Imran Nurali juga menambahkan, bahwa dalam keterlibatan kelompok penyandang disabilitas juga tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan. Dana desa yang ada juga diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan bukan hanya yang bersifat fisik, tapi juga non-fisik, pungkasnya.

Pelibatan semua pihak khususnya perempuan dan komunitas disabilitas terbukti mempercepat penyebaran informasi dan penyadaran masyarakat. Kerja-kerja baik ini diungkapkan langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Manggarai, Yeni Veronika

“PKK, gugus tugas dan juga Plan Indonesia telah memiliki komitmen bersama untuk melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kami ingin merubah pola pikir masyarakat terkait PHBS dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan kami merasa 50% sudah sukses merubah pola pikir mereka.” tambah Yeni

Akwan, salah satu pembicara yang sehari-hari bertugas sebagai Sanitarian di Puskesmas Batu Jangkih, Lombok Tengah, NTB sependapat dengan Yeni bahwa pelibatan perempuan, kader posyandu dan komunitas diffable terbukti mempercepat penyampaian informasi di masyarakat. Seandainya akses dan informasi yang disediakan sudah inklusif, kehidupan normal baru dapat menjadi inklusif dan partisipatif dengan keterlibatan mereka,” ungkap Akhwan.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19 saai ini, penyandang disabilitas merupakan kelompok paling rentan terdampak, sehingga pelibatan penyandang disabilitas dalam upaya pencegahan pandemik COVID-19 menjadi sangat penting. Hal ini dengan tegas disampaikan oleh Serafina Bete sebagai Ketua Organisasi Disabilitas PERSANI NTT yang turut diundang dalam webinar ini.

 “Pelaksanaan penanganan pandemik COVID-19 ini juga harus mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Kami, penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang juga harus dipenuhi. Pendekatan pembangunan termasuk sanitasi harus memastikan aksesibilitas yang universal. Penyandang disabilitas dapat terlibat penuh, baik dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan bersama Lembaga Swadaya masyarakat (LSM). Pendekatan ini pernah saya laksanakan di Kabupaten Belu dan Malaka, NTT bersama Plan Indonesia.” ungkap Serafina

Serafina juga menambahkan bahwa dengan hadirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka penyandang disabilitas tidak lagi dipandang lagi sebagai obyek pembangunan tetapi menjadi subyek pembangunan.

Ivan Rangkuti, Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyambut baik pelaksanaan webinar. Sejak lahirnya Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia melalui Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengucurkan dana desa untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan besaran yang bervariasi antara Rp. 800 juta hingga 1,2 Milyar.

“Dana desa ditujukan untuk mendorong desa menetapkan kegiatan prioritas untuk kebutuhan semua orang, direktorat sendiri sudah membuat panduan desa inklusi. Jadi dana desa untuk semua, tidak ada yang termarginalkan, 5 Pilar STBM GESI termasuk dalam 7 paket layanan dasar untuk pencegahan stunting yang menjadi target Kemendes,” ungkap Ivan Rangkuti.  

Dari semua pembelajaran di atas, benang merah yang diperoleh adalah kolaborasi yang baik antara semua pihak baik internal maupun eksternal mampu mempercepat pembangunan nasional yang berkesetaraan gender dan inklusif. Air minum dan sanitasi layak yang berkesetaraan gender dan inklusif merupakan hak dasar manusia, tidak ada yang boleh terpinggirkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, semua pelaku STBM harus memastikan partisipasi aktif masyarakat termasuk perempuan, penyandang disabilitas, khususnya di situasi pandemik COVID-19 yang sedang terjadi.  (Plan Indonesia/Nur Aini & Agus Haru)