Pada peringatan Menstrual Hygiene Day (MHD) 2021 ini  Jejaring AMPL mengangkat tema “Edukasi Manajemen Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi, Upaya Menurunkan Angka Perkawinan Anak: Remaja Berprestasi, Hindari Nikah Usia Anak” yang dikemas melalui tiga kegiatan diskusi daring menarik yaitu “Kumpul Remaja Ngobrolin Menstruasi”, “Advokasi MKM dan Pencegahan Perkawinan Anak”, dan “Virtual Period Party” yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 Mei 2021. 

Keseluruhan kegiatan peringatan MHD 2021 dilakukan secara daring dikarenakan masih adanya aturan pembatasan ruang gerak akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Adapun tujuan dari seluruh rangkaian kegiatan MHD 2021 ini ialah untuk meningkatkan kepedulian, dukungan, dan keterlibatan semua pihak dalam mendukung implementasi Manajemen Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi sebagai salah satu upaya mengurangi angka perkawinan anak.

Seperti yang telah disampaikan, serangkaian acara peringatan MHD 2021 lainnya ialah webinar nasional yang mengangkat tema tentang Edukasi Manajemen Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi, Upaya Menurunkan Angka Perkawinan Anak: “Remaja Berprestasi, Tunda Nikah Dini”. Ada pun topik utama pada webinar tersebut yaitu tentang peran edukasi MKM dalam menurunkan angka perkawinan anak.  

Dengan tujuan memberikan edukasi dan pembelajaran yang jelas kepada para peserta, acara webinar ini dimoderatori oleh pembawa berita dari CNN Indonesia, Mayfree Syari dan mengundang narasumber utama dalam kegiatan ini ialah Mursydah Thahir, Ketua III Muslimat NU Pusat dan Sarifa Suhra, Perwakilan Muslimat NU Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Selain mengulas terkait topik utama, webinar ini juga membahas tentang beberapa contoh kasus perkawinan anak yang terjadi di sejumlah daerah. Selain itu, juga mengulas isi buku “Manajemen Kebersihan dan Kesehatan Menstruasi dan Pencegahan Perkawinan Anak”. Bahkan, pada kegiatan tersebut dipaparkan pula berbagai aksi nyata yang telah dilakukan beragam pihak dalam mengarusutamakan isu MKM di wilayahnya. 

Pada sesi talk show tersebut paparan narasumber diperkuat oleh pernyataan dari lima perwakilan pegiat MKM dari berbagai daerah yaitu Darmawati, Pengajar dari MTsN 1 Makassar; Wini Indriyani, Bidan Bergerak Tasikmalaya; Indry Octaviani, Yayasan Plan Internasional Indonesia; Leny Andriani, Pengajar SLB 1 Kota Mataram; dan Zumrotin, Yayasan Kesehatan Perempuan. 

Agar diskusi berlangsung semakin informatif dan menggali komitmen dari pemerintah pusat, talk show kali ini juga melibatkan 5 Kementerian untuk memberikan tanggapan. Perwakilan kementerian yang hadir yaitu Direkorat Kesehatan Keluarga, Kemenkes, Wara Pertiwi Osing; Direktur KSKK, Kementerian Agama, Zulkifkli; Direktur SMP, Kemendikbudristek, Nurhatimah;  Direktur Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan, KemenPPPA, Rohika Kurniadi; dan Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat, Bappenas, Inti Wikanestri. 

Mengawali sesi talk show, Ketua Jejaring AMPL Nasional, Laisa Wahanudin terlebih dulu memberikan sambutannya. Dalam pembukaan tesebut disampaikan bahwa sebagai perkumpulan yang fokus pada isu MKM, sejak 2017 Jejaring AMPL konsisten memperingati MHD dengan beragam kegiatan edukatif, interaktif, dan menarik yang tentunya melibatkan semua pihak terkait. Bukan sekadar untuk membumikan isu MKM, namun upaya ini juga dilakukan guna meningkatkan kepedulian dan keterlibatan banyak pihak akan edukasi dan sosialisasi isu MKM. 

“Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena upaya edukasi MKM tahun ini dikaitkan dengan menurunkan angka perkawinan anak, maka harapannya sosialisasi atas isu ini bisa berjalan dengan efektif, sehingga nantinya negara kita bisa memiliki lebih banyak generasi penerus yang cemerlang,” ujarnya.

Pada sesi paparan, kedua narasumber yaitu Mursyda Thahir dan Sarifa Suhra, perwakilan dari Muslimat NU menyampaikan bahwa edukasi MKM merupakan salah satu upaya efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak. Hal ini karena edukasi MKM yang baik dapat memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh tentang beragam informasi, baik terkait pubertas maupun pengelolaan menstruasi yang baik.

Berangkat dari itu, beberapa waktu lalu Muslimat NU bekerja sama dengan UNICEF dan juga Jejaring AMPL untuk menyusun dan menyebarluaskan buku “Pedoman MKM dan Pencegahan Perkawinan Anak”. 

Menurut kedua narasumber, praktik perkawinan anak yang masih tinggi ini sudah seharusnya dapat segera ditangani. Pasalnya, banyak anak yang telah menjadi korban. Terlebih perkawinan anak cenderung memberikan banyak dampak negatif yang mencakup beragam aspek, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga psikososial.

Kemudian pada sesi pernyataan pendukung, para narasumber yang merupakan perwakilan dari pegiat isu MKM di lapangan menyampaikan bahwa informasi dan edukasi mengenai MKM di era modern ini seharusnya tidak lagi susah diakses oleh banyak anak dan remaja.
Edukasi MKM yang baik diyakini bukan hanya mampu menjadikan isu menstruasi berhenti menjadi perbincangan yang tabu, namun juga dapat menjadi bagi para remaja untuk melewati masa muda dengan percaya diri dan produktif.

Dalam sesi tanggapan dari 5 kementerian dikatakan bahwa mereka mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung sosialiasi dan penyebarluasan isu MKM. Selain itu, mereka juga menyampaikan telah ada sejumlah upaya yang dilakukan untuk membumikan isu seputar menstruasi ini.

Bukan hanya memberikan dukungan, kelima kementerian/lembaga yang hadir dalam webinar ini juga telah melakukan aksi nyata dalam menyebarluaskan isu MKM, sehinga bisa diakses oleh semua. 

Tujuan utama penyebarluasan edukasi dan informasi MKM bukan hanya dapat mengubah stigma negatif masyarakat tentang menstruasi, namun juga dapat menjaga anak dan remaja dari hal negatif seperti pergaulan bebas atau pernikahan anak. Berangkat dari itu pula, saat ini sejumlah kementerian juga telah menjalin kolaborasi dengan banyak pihak dalam mengedukasi isu ini, termasuk dengan para anggota Jejaring AMPL. 

Pelaksanaan webinar ini dapat dikatakan berjalan dengan lancar. Peserta tetap antusias untuk mengikuti diskusi yang berlangsung selama 4 jam ini. Adapun jumlah total peserta diskusi daring yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2021 ini ialah berjumlah 80 peserta yang berasal dari beragam pihak seperti perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO, swasta, serta media.