Jakarta, 28 Mei 2021. Keterbatasan pengetahuan terhadap isu manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi (MKM) dan juga pengaruh tradisi menjadi alasan utama sebagian masyarakat di Indonesia masih melakukan perkawinan anak. Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), 2017, menunjukkan bahwa, satu dari empat anak perempuan tidak memiliki informasi apapun mengenai kesehatan dan kebersihan menstruasi sebelum mereka mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Fakta ini menyebabkan, banyaknya anak perempuan yang tidak siap, kaget, serta takut ketika mereka mengalami menstruasi untuk pertama kali (menarche).

Bahkan, masih beredarnya banyak mitos menyebabkan stigma dan diskriminasi terhadap anak perempuan dan perempuan dewasa ketika menstruasi. Hal ini pun membuat diskusi tentang topik menstruasi ini masih menjadi tabu di kalangan masyarakat yang berdampak juga terhadap tingginya angka perkawinan anak.

Bukan hanya menyebabkan beberapa hal seperti yang telah disampaikan sebelumnya, minimnya edukasi terkait isu MKM ini juga menyebabkan adanya persepsi di beberapa daerah bahwa anak perempuan bisa dinihkahkan ketika mereka sudah mendapatkan menstruasi pertamanya. Padahal, dari sisi fisik dan psikis, pada usia anak seorang perempuan belum siap untuk menikah dan mengandung.Ditambah kurang siapnya laki-laki dalam hal finansial akan berdampak buruk bagi pernikahan.  

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 1,2 juta kejadian, di mana 1 dari 9 remaja perempuan Indonesia usia 20 – 24 tahun menikah saat usia anak. Dibandingkan dengan negara lainnya, Indonesia menempati posisi ke-2 di ASEAN dan ke-7 di dunia sebagai negara dengan angka perwakinan anak paling tinggi. Tingginya angka perkawinan ini tentunya akan berdampak pada pendidikan yang terganggu. Padahal usia mereka merupakan waktu produktif untuk mengekspresikan diri dan meraih cita-cita sesuai yang diinginkan.

Sebagai sebuah perkumpulan yang peduli akan isu kesehatan dan kebersihan menstruasi, Jejaring AMPL telah aktif menyelenggarakan berbagai rangkaian diskusi dan edukasi isu Manajemen Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi (MKM) kepada para pihak terkait, termasuk remaja.

Bertepatan dengan peringatan Hari Kebersihan Menstruasi Dunia, Jejaring AMPL kembali mengadakan serangkaian kegiatan untuk mengarusutamakan MKM. Adapun Tema Hari Kebersihan Menstruasi 2021 adalah Edukasi Manajemen Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi, Upaya Menurunkan Angka Perkawinan Anak: “Pemuda Berprestasi, Tunda Nikah Dini”, di mana Jejaring AMPL mengangkat tema terkait isu hubungan antara menarke (menstruasi pertama) dengan kejadian perkawinan anak di Indonesia.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kepedulian semua pihak akan pentingnya isu Manajemen Kesehatan dan Kebersihan Menstruasi (MKM), termasuk mengubah isu menstruasi sebagai topik tabu di tengah masyarakat dengan harapan bahwa upaya yang dilakukan tersebut dapat menurunkan angka perkawinan anak.

Dalam sambutannya Ketua Harian Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Laisa Wahanudin, mengatakan bahwa edukasi MKM yang dilakukan secara terus menerus diyakini akan menjadi solusi untuk mencegah dan penurunan angka perkawinan anak.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mengedukasi banyak pihak bahwa menstruasi adalah hal alamiah yang terjadi, dan bukan juga hambatan bagi remaja perempuan untuk mengekspresikan diri. Selain itu melalui tema MKM kali ini kami juga ingin menginformasikan bagi para orang tua bahwa menstruasi bukanlah tanda siap nikah untuk anak,” terangnya.

Disisi lain, Mursyda Thahir, Ketua III PP Muslimat NU menyatakan, bahwa pihaknya juga mendukung edukasi isu MKM melalui peluncuran buku dengan judul “Manajemen Kebersihan Menstruasi Dan Pencegahan Perkawinan Anak”. Menurutnya, buku ini dibuat sebagai upaya sosialisasi dan promosi tentang urgensi edukasi MKM kepada anak-anak remaja, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap praktik perkawinan anak yang kerap terjadi di masyarakat.

“Dalam edukasi MKM, bukan hanya komitmen saja yang dibutuhkan, namun juga kolaborasi dan dukungan lintas sektor. Maka dari itu edukasi isu ini kerjasama dari semua pihak menjadi mutlak dilakukan agar semua target bisa dicapai dengan baik dan maksimal, terutama target untuk menurunkan angka perkawinan anak yang masih tinggi di Indonesia,” pungkasnya.